Musibah banjir di Kota Jeddah yang menewaskan sedikitnya 120 orang bulan lalu berbuntut panjang. Hingga kemarin (28/12), sekitar 40 pejabat dan kontraktor Arab Saudi ditangkap dan menjalani pemeriksaan. Termasuk delapan pejabat tertinggi kota di kawasan Laut Merah itu.
"Sekitar 20 personel kepolisian meringkus delapan pejabat top Jeddah Minggu lalu (27/12)," terang Agence France-Presse mengutip laporan harian Saudi Gazette kemarin. Di antara delapan pejabat tinggi itu, terdapat asisten wali kota, empat kepala departemen pemerintahan, dan mantan kepala proyek divisi perkotaan. Sebelumnya, aparat mengamankan sedikitnya 30 pejabat lain dan kontraktor.
Untuk keperluan pemeriksaan insiden banjir maut tersebut, Raja Abdullah membentuk komite khusus. Ditunjuk sebagai ketua Pangeran Khaled al-Faisal yang menjabat sebagai gubernur Makkah, kawasan yang juga membawahi Jeddah. "Kami tidak akan memberikan ampun kepada pejabat-pejabat yang terbukti salah dalam kasus ini," tegas Raja Abdullah kepada koran Al-Siyassah.
Penyelidikan insiden banjir maut itu akan difokuskan pada hujan deras yang terjadi 25 November lalu. Sebab, kota terbesar kedua di Saudi tersebut sangat jarang menerima hujan. Apalagi, akibat hujan deras yang tidak biasa turun di Jeddah itu, tidak kurang dari 120 orang tewas. Ribuan warga lainnya kehilangan tempat tinggal. Dalam musibah tersebut, sedikitnya 7.000 kendaraan rusak.
Banjir bandang saat musim haji itu membuat warga Jeddah berang. Lewat internet, mereka menyerukan pemecatan para pejabat kota yang dianggap tidak becus menepati janji-janjinya. Terutama janji membangun saluran irigasi yang bagus dan memadai di kota pelabuhan tersebut. Selain itu, warga memprotes lambannya evakuasi dan penanganan bencana.
Media Arab menyatakan bahwa penangkapan puluhan pejabat pemerintah dan kontraktor lokal tersebut tidak berhubungan dengan kasus hukum. Sebab, belum tentu mereka yang ditangkap itu terlibat dalam musibah maut tersebut. "Belum tentu juga mereka menjadi tersangka. Tapi, penting bagi mereka menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas investigasi," terang Arab News.
"Sekitar 20 personel kepolisian meringkus delapan pejabat top Jeddah Minggu lalu (27/12)," terang Agence France-Presse mengutip laporan harian Saudi Gazette kemarin. Di antara delapan pejabat tinggi itu, terdapat asisten wali kota, empat kepala departemen pemerintahan, dan mantan kepala proyek divisi perkotaan. Sebelumnya, aparat mengamankan sedikitnya 30 pejabat lain dan kontraktor.
Untuk keperluan pemeriksaan insiden banjir maut tersebut, Raja Abdullah membentuk komite khusus. Ditunjuk sebagai ketua Pangeran Khaled al-Faisal yang menjabat sebagai gubernur Makkah, kawasan yang juga membawahi Jeddah. "Kami tidak akan memberikan ampun kepada pejabat-pejabat yang terbukti salah dalam kasus ini," tegas Raja Abdullah kepada koran Al-Siyassah.
Penyelidikan insiden banjir maut itu akan difokuskan pada hujan deras yang terjadi 25 November lalu. Sebab, kota terbesar kedua di Saudi tersebut sangat jarang menerima hujan. Apalagi, akibat hujan deras yang tidak biasa turun di Jeddah itu, tidak kurang dari 120 orang tewas. Ribuan warga lainnya kehilangan tempat tinggal. Dalam musibah tersebut, sedikitnya 7.000 kendaraan rusak.
Banjir bandang saat musim haji itu membuat warga Jeddah berang. Lewat internet, mereka menyerukan pemecatan para pejabat kota yang dianggap tidak becus menepati janji-janjinya. Terutama janji membangun saluran irigasi yang bagus dan memadai di kota pelabuhan tersebut. Selain itu, warga memprotes lambannya evakuasi dan penanganan bencana.
Media Arab menyatakan bahwa penangkapan puluhan pejabat pemerintah dan kontraktor lokal tersebut tidak berhubungan dengan kasus hukum. Sebab, belum tentu mereka yang ditangkap itu terlibat dalam musibah maut tersebut. "Belum tentu juga mereka menjadi tersangka. Tapi, penting bagi mereka menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas investigasi," terang Arab News.
